Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Adalah Kewajiban Semua Pihak

Dr. Y.A Triana Ohoituwun, S.H, M.H saat menyampaikan materi di hotel Font One Inn (23/10.2020)

Untuk mengawal proses demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakilbupati 2020, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di hotel Front One Inn Kediri. (23/10/2020)

Saidatul Umah Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri saat ditemui usai acara mengatakan, proses pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 bukan hanya menjadi tanggungjawab Bawaslu Kabupaten Kediri, tetapi dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.

“Proses demokrasi di Kediri bukan semata-mata menjadi tugas dari Bawaslu tetapi ini menjadi tugas semua element yang  ada di dalam proses demokrasi, dimana disitu ad penegak hukum, ada dari peserta, ada temen-temen media, ada dari partai politik, dan juga dari penyenggara KPU”, paparnya.

Menurut Saida Umah, pelanggaran yang saat ini yang perlu menjadi perhatian utama adalah tekait netralitas ASN, sebelum masa kampanye Bawaslu Kabupaten Kediri telah menerima 20  lebih laporan terkait netralitas ASN, maka dari itu Bawaslu melakukan penandatanganan Mou bersama 5 kementrian untuk pengawasan terhadap netralitas ASN.

“saya piker ini tidak hanya upaya pencegahan di tingkat Kabupaten, karena ini kami secara hirarki di tingkat provinsi, di tingkat Bawaslu RI, sebelum penetapan calon, itu ada MoU 5  kementrian terkait dengan netralitas ASN jadi gerakan terkait dengan netralitas itu benar-benar menjadi prioritas bagi Bawaslu RI karea sebelum tahapan kampanye, tahapan pemilihan itu indikasi terhadap netralitas ASN laporan yang masuk kepada komisi ASN itu sangat banyak”, tambahnya. (ell)

Category: Pemerintahan