Bawaslu Kabupaten Kediri: ASN Harus Netral Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Komisioner Bawaslu dan Pemateri dalam acara Sosialisasi Netralitas ASN Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020. (19/8/2020)

Menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan digelar pada 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri mengundang 43 satuan kerja Kabupaten Kediri, 23 camat Kabupaten Kediri, dan 26 kepala sekretariatan bawaslu  tingkat kecamatan Kabupaten Kediri dalam Sosialisasi Netralitas ASN dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri Tahun 2020. (19/8/2020)

Sa’idatul Umah Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri mengatakan, sosialisasi yang bertempat di Bukit Daun ini merupakan langkah antisipasi Bawaslu Kabupaten Kediri akan keterlibatan ASN dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020.

” ini merupakan kewenangan sekaligis kewajiban bagi bawaslu dalam paket tugas kami, dimana terkumpul dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Bahwa pada saat ini proses tahapan terus berjalan menuju proses pendaftaran bakal calon, ini antisipasi dari kami, bawaslu sebagai upaya pencegahan”, paparnya.

Sa’idatul Umah juga menambahkan, jika nantinya pihak bawaslu Kabupaten Kediri menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN maka pihaknya akan melakukan beberapa tahapan proses.

” mana kala ada temuan, ada pelaporan, yang sampai kepada kami maka akan kita proses sesuai kewenangan dimana ada proses investigasi, klarifikasi, mana kala benar-benar ada dugaan indikasi pelanggaran maka bawaslu akan merekomendasikan kepada komisi ASN”, tambahnya.

Sementara itu, Andri Sugianto Plt Kabid Pengembangan dan Kesejahteraan BKAD kabupaten Kediri mengatakan, aturan-aturan dan sangsi bagi ASN yang melakukan pelanggaran telah diatur dalam undang-undang, salah satunya ialah mengenai netralitas ASN dalam pilkada.

” mulai dari sebelum kampanye, dalam kampanye, sampai setelah kampanye itu ada batasan-batasan seperti contoh tidak ikut kampanye, tidak memasang baliho, kemudian foto bareng dengan calon pakai atribut tertentu atau memperagakan tanda-tanda tertentu yang menunjukkan dukungan kepada calon,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, Andri Sugianto menambahkan, larangan-larangan tersebut juga termasuk larangan mengunggah hal-hal yang bersifat dukungan kepada calon di sosial media. (ell)

Category: Pemerintahan